Pojok Makalah 24: Makalah Perkembangan Islam Pada Masa Orde Lama Sampai Demokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Revolusi Nasional meletus pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk proklamasi kemerdekaan. Dengan ini tercapailah kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Proklamasi mematahkan belenggu penjajahan dan menciptakan hidup baru di berbagai bidang. Terutama di bidang pendidikan sebagai desaigner karakter bangsa dirasa perlu mengubah sistem pendidikan yang sesuai dengan suasana baru. Pada bulan Oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda / sekutu. Hal ini berarti memberikan fakta kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam.

Setelah kemerdekaan Islam di Indonesia memiliki catatan sejarah peradaban Islam yang panjang dari kepemimpinan presiden pertama Ir. Soekarno dan sampai sekarang oleh Ir. Jokowi. Dalam makalah ini pemakalah akan berusaha mencoba memberikan sedikit gambaran akan perkembangan peradaban Islam yang terjadi khususnya di Negara Republik Indonesia .

B. Masalah

Agar pembahasan makalah ini tidak melenceng dari isi pembahasan, maka pemakalah membatasinya dengan rumusan masalah sebagi berikut:

1. Bagaimana Perkembangan islam masa Orde Lama?

2. Bagaimana Perkembangan islam masa Orde baru?

3. Bagaimana Perkembangan islam masa Reformasi?

4. Bagaimana Perkembangan islam masa Demokrasi?

5. Apa saja hasil Bentuk Peradaban Islam masa kemerdekaan- sekarang?

C. Tujuan

Tujuan di susunnya makalah ini antara lain ialah;

1. Untuk mengetahui perkembangan Islam dimasa Orde Lama

2. Untuk mengetahui perkembangan Islam dimasa Orde Baru

3. Untuk mengetahui perkembangan Islam dimasa Reformasi

4. Untuk mengetahui perkembangan Islam dimasa Demokrasi

5. Untuk mengetahui Bentuk Peradaban Islam masa kemerdekaan- sekarang

BAB II

PERKEMBANGAN ISLAM SETELAH KEMERDEKAAN

A. Islam masa Revolusi dan Demokrasi Liberal

Masa seteleh diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, bisa kita sebut sebagai Rezim Orde lama , dimana Soekarno bertindak sebagai kepala negara. Pemerintahan Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1945 nyatanya bisa dikategorikan kedalam dua kelompok besar, yakni masa Demokrasi Liberal (1945-1958) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

Pada awal kemerdekannya, Indonesia menghadapi sebuah pertanyaan besar , apakah pemerintahan akan dijalankan berlandaskan ajaran agama Islam ataukah secara sekuler? Hal ini dipicu oleh tindakan dimentahkannya kembali Piagam Jakarta. Kedudukan golongan Islam merosot dan dianggap tidak bisa mewakili jumlah keseluruhan umat Islam yang merupakan mayoritas.

Misalnya saja, dalam KNIP dari 137 anggotanya, umat islam hanya diwakili oleh 20 orang, di BPKNIP yang beranggotakan 15 orang hanya 2 orang tokoh Islam yang dilibatkan. Belum lagi dalam kabinet, hanya Menteri Pekerjaan umun dan Menteri Negara yang dipercayakan kepada tokoh Islam, padahal Umat Islam mencapai 90% di Indonesia. Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah perdebatan ideologi diambillah beberapa keputusan , salah satunya adalah dengan mendirikan Kementrian Agama.

B. Pembentukan Kementrian Agama

Pembentukan Kementrian Agama ini tidak lepas dari keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam sidangnya pada tanggal 25-26 Agustus 1945 yang membahas agar dalam Indonesia yang merdeka ini soal-soal keagamaan digarap oleh suatu kementrian tersendiri, tidak lagi bagian tanggung jawab kementrian Pendidikan. Kementrian Agama resmi berdiri 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama pertama M. Rasyidi yang diangkat pada 12 Maret 1946.

Awalnya kementrian ini terdiri dari tiga seksi ,kemudian menjadi empat seksi masing-masing untuk kaum Muslimin, Potestan, Katolik Roma, dan Hindu-Budha. Kini strukturnya pun berkembang, terdiri dari lima Direktorat Jenderal ( Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bimbingan masyarakat Katolik, Ditjen Bimbingan Protestan dan Ditjen Bimbingan Hindu-Budha) juga dibantu oleh Inspektorat Jenderal, Sekertariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Agama serta Pusat pendidikan dan Latihan (Pusdiklat ) Pegawai.

Tujuan dan Fungsi Kementrian Agama (dirumuskan pada 1967) :

1. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama.

2. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan Agama dan keagamaan.

3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama.

4. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama.

5. Mengurus dan mengembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi.

6. Mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.

Meskipun Departemen Agama dibentuk, namun tidak meredakan konflik ideologi pada masa sesudahnya.

Sesuai dengan perkembangan departemen ini, strukturnya berkembang, yang semula hanya terdiri dari empat seksi, sekarang tyerdiri dari lima direktorat jendral, yaitu : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji , Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Prostestan, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Budha. Menteri agama juga di bantu juga di bantu oleh Lembaga Inspektorat Jenderal , Seketariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)\ Agama serta Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pegawai .

C. Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Pada 1959, berakhirlah masa Demokrasi liberal, berubah menjadi Demokrasi terpimpin Soekarno. Timbulnya pemusatan kekuasaan mencuatkan konsekuensi yang variatif terhadap partai-partai islam.

Dengan beberapa Keppres, sejumlah Parpol dikebiri karena dianggap menciptakan pemerintahan yang tidak efektif. Beberapa tindakan seperti kristalisasi NU dan PSII, ( namun Perti yang dianggap wakil kelompok NASAKOM dibiarkan tetap ada), sedangkan yang terjadi pada Masyumi, beberapa pemimpinnya yang dianggap pendukung sejati negara Islam dan oposisi yang tak berkesudahan dipenjarakan dan Masyumi di bubarkan pada 1960.

Partai islam yang tersisa (NU, Perti dll) melakukan penyesuaian diri dengan keinginan Soekarno yang didukung oleh ABRI dan PKI. Beberapa bentuk penyesuaiannya seperti pemberian gelar Waly Al-Amr al-Dahruri bi al-Syaukahkepada Soekarno oleh NU, dan Doktor Honoris Causa dari IAIN dengan promotor K.H. Saifudin Zuhri (salah satu pimpinan NU). NU mendukung beberapa manipol Usdek Soekarno, sehingga pasca dibubarkannya Masyumi, NU menjadi Partai Islam terbesar pada waktu itu. Beberapa pihak menganggap NU sebagai partai oportunis karena sikap proaktifnya. Anggapan ini kemudian dibantah oleh petinggi-petinggi Nu, merka beralasan hal ini sebagai bentuk pengimbangan terhadap kekuatan PKI. Namun tetap saja secara keseluruhan peranan partai Islam mengalami Kemerosotan. Tak ada jabatan menteri penting yang dipercayakan kepada tokoh Islam dalam masa Demokrasi Terpimpin ini. Satu-satunya kepentingan Islam yang diluruskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yangmemberlakukan pengajaran agama di Universitas dan perguruan tinggi. Legislasi Islam sebagai ideologi negara dianggap mepmberi pengaruh negatif terhadap pemerintahan.

Di masa Demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya NASAKOM (Nasionalis, Agamis,dan Komunis), suatu pemikiran yang ingin menyatukan Nasionalis “sekular”, Islam dan Komunis. Gagasan ini adalah upaya untuk meredam gejolak politik antara kelompok-kelompok tersebut. Dengan menampung ketiganya dalam satu payung, Soekarno mencoba mengendalikan tiga u nsur politik ini. Namun, dengan adanya upaya ini maka implikasinya, peranan partai mengalami erosi karena , kecuali PKI yang memainkan peranan penting.

Keadaan ini menimbulkan ketegangan antara Islam dan komunisme dan munculnya ketidakpuasan dari pihak Nasionalis Sekuler dan angkatan bersenjata. Kemudian muncul semacam anggapan adanya pengkhianatan Soekarno terhadap Pancasila. Soekarno dianggap berselingkuh. Pancasila ditafsirkan sesuai dengan caranya sendiri. Meskipun dalam Pancasila sendiri, unsur-unsur NASAKOM ini nampak jelas ada di dalamnya. Tetapi dengan mengangkatnya dari sebuah substansi yang ada di dalam menjadi sebuah ideologi yang setara, maka penduaan ini tidak terelakkan. Indonesia harus mengangkat Pancasila sekaligus menjunjung NASAKOM-isme. Slogan-slogan, kemakmuran, kesejahteraan, nasionalisme yang agamis berusaha diserukannya , mungkin untuk mengangkat citranya.

Akhirnya masa kejatuhan kekuasaannya pun tiba. Kondisi negara berkebalikan dengan slogan-slogan Soekarno yang pada waktu itu ia gembar-gemborkan. Dengan inflasi keuangan negara sebesar 600 persen, maka era Soekarno pun berakhir, dengan gagalnya Geakan 30 September PKI tahun 1965, dimana umat Islam bersama ABRI dan golongan lain bekerjasama menumpasnya.

D. Perkembangan Islam Pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Usaha partai-parti Islam untuk menegakkan Islam sebagai Idiologi negara dalam konstituante mengalami jalan buntu. Partai-partai Islam itu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Soekarno, tetapi secara keseluruhan peranan-peranan partai-partai Islam mengalami kemerosotan. Tidak ada jabatan menteri berposisi penting yang diserahkan kepada Islam sebagaimana yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Satu-satunya kepentingan Islam yang diluluskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan pengajaran agama di Universitas dan perguruan Tinggi.

Meskipun ummat Islam merupakan 87% penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa ini, ide negara Islam secara terus-menerus ditolak. Bahkan partai-partai Islam mulai dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan selalu mengalami kekalahan, kecuali diawal pergerakan nasional.

Bahkan sekarang dengan pembaharuan politik partai-partai berideologi Islam pun lenyap. Kegiatan Islam semakin berkembang pada masa orde baru ini, diantaranya:

1. Bangunan-bangunan baru Islam (Masjid dan Mushallah)

Pembangunan Madrasah, Pesantren dan juga Universitas Islam.
Adanya kegiatan bulan Ramadhan (Pesantren kilat)
Aktivitas Sosial keagamaan.
Puisitasi Islam, drama, dan pegelaran seni Islam lainnya.

Sejak ditumpasnya G 30 S/PKI pada tanggal 1 oktober 1965 bangsa Indonesia telah memasuki pase baru yang diberi nama Orde Baru. Perubahan Orde Lama menjadi Orde Baru berlangsung melalui kerjasama erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-gerakan pemuda yang disebut angkatan 1966. Sejak tahun 1966 para pemuda dam mahasiswa melakukan demontrasi dijalan-jalan sebagian secara spontan sebagian lagi atas perencanaan pihak lain mula-mula memprotes segala macam penyalahgunaan kekuasaan sampai protes terhadap Soekarno.

Sebagaimana dikemukakan diatas MPRS pada tahun 1966 telah bersidang. Pada waktu itu sedang dilakukan upaya untuk membersihkan sisa-sisa mental G 30 S/ PKI. Dalam keputusannya bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan. Dengan demikian sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Umum Negeri di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik menyangkut kehidupan sosial, agama maupun politik. Periode ini disebut zaman Orde Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkatan 66. pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Berdasarkan tekad dan semangat tersebut, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekrang, selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan pendidikan agama sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-Kanak (Bab V pasal 9 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 1989).

Pembangunan nasional memang dilaksanakan dalam rangka pembangunan warga dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti ini menjadi pangkal tonggak pembangunan bidang agama.

D. Perkembangan Islam Dibawah Pimpinan Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie

Di bawah pimpinan Presiden Habibie, 21 mei 1998, kamis legi 24 Muharram 1419, hingga 20 oktober 1999, Rabu Pon, 10 Rajab 1420, Indonesia harus melepaskan Timor- Timur. Pada sisi lain, presiden Habibi, dalam waktu relatif singkat masa pemerintahannya, menunjukkan prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis moneter dan melengkapi lahirnya Bank muamalah dan Bank Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden habibi, tidak dapat diragukan lagi kedekatannya dengan Ulama dan santri, apalagi sebagai pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia- ICMI yang pertama Di Malang.

Selain menjadi Presiden Presiden Habibi merupakan seorang Ilmuwan Muslim dibidang Aero Dinamika. Beliau berhasil menciptakan pesawat terbang CN 35 yang mampu melakukn short take off and landing, hanya 400 meter, merupakan prestasi tanpa tanding di kelasnya di dunia. Diikuti dengan penciptaan Air Bus 600 yang tercepat di dunia.

1. Sang Pelopor Pembentuk ICMI

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia disingkat ICMI adalah sebuah organisasi cendekiawan muslim di Indonesia. Kelahiran ICMI bukankah sebuah kebetulah sejarah belaka, tapi erat kaitannya dengan perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri. Menjelang akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, dunia ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan konflik ideologi.

Seiring dengan itu semangat kebangkitan Islam di belahan dunia timur ditandai dengan tampilnya Islam sebagai ideologi peradaban dunia dan kekuatan altenatif bagi perkembangan perabadan dunia. Bagi Barat, kebangkitan Islam ini menjadi masalah yang serius karena itu berarti hegemoni mereka terancam. Apa yang diproyeksikan sebagai konflik antar peradaban lahir dari perasaan Barat yang subyektif terhadap Islam sebagai kekuatan peradaban dunia yang sedang bangkit kembali seh bingga mengancam dominasi peradaban Barat.

Kebangkitan umat Islam ditunjang dengan adanya ledakan kaum terdidik (intelectual booming) yang di kalangan kelas menengah kaum santri Indonesia. Program dan kebijakan Orde Baru secara langsung maupun tidak langsung telah melahirkan generasi baru kaum santri yang terpelajar, modern, berwawasan kosmopolitan, berbudaya kelas menengah, serta mendapat tempat pada institusi-institusi modern. Pada akhirnya kaum santri dapat masuk ke jajaran birokrasi pemerintahan yang mulanya didominasi oleh kaum bangsawan dan di beberapa tempat oleh non muslim. Posisi demikian jelas berpengaruh terhadap produk-produk kebijakan pemerintah.

Dengan kondisi yang membaik ini, maka pada dasa warsa 80-an mitos bahwa umat Islam Indonesia merupakan mayoritas tetapi secara teknikal minoritas runtuh dengan sendirinya. Sementara itu, pendidikan berbangsa dan bernegara yang diterima kaum santri di luar dan di dalam kampus telah mematangkan mereka buka saja secara mental, tapi juga secara intelektual. Dari mereka itulah lahir critical mass yang responsif terhadap dinamika dan proses pembangunan yang sedang dijalankan dan juga telah memperkuat tradisi inteletual melalui pergumulan ide dan gagasan yang diekpresikan baik melalui forum seminar maupun tulisan di media cetak dan buku-buku. Seiring dengan itu juga terjadi perkembangan dan perubahan iklim politik yang makin kondusif bagi tumbuhnya saling pengertian antara umat Islam dengan komponen bangsa lainnya, termasuk yang berada di dalam birokrasi.

ICMI dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim di Kota Malang tanggal 6-8 Desember 1990. Di pertemuan itu juga dipilih Baharuddin Jusuf Habibie sebagai ketua ICMI yang pertama.Kelahiran ICMI berawal dari diskusi kecil di bulan Februari 1990 di masjid kampus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Sekelompok mahasiswa merasa prihatin dengan kondisi umat Islam, terutama kadena ? berserakannya? keadaan cendekiawan muslim, sehingga menimbulkan polarisasi kepemimpinan di kalangan umat Islam. Masing-masing kelompok sibuk dengan kelompoknya sendiri, serta berjuang secara parsial sesuai dengan aliran dan profesi masing-masing.

Dari forum itu kemudian muncul gagasan untuk mengadakan simposium dengan tema Sumbangan Cendekiawan Muslim Menuju Era Tinggal Landas yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September ? 1 Oktober 1990. Mahasiswa Unibraw yang terdiri dari Erik Salman, Ali Mudakir, M. Zaenuri, Awang Surya dan M. Iqbal berkeliling menemui para pembicara, di antaranya Immaduddin Abdurrahim dan M. Dawam Rahardjo.

Dari hasil pertemuan tersebut pemikiran mereka terus berkembang sampai muncul ide untuk membentuk wadah cendekiawan muslim yang berlingkup nasional. Kemudian para mahasiswa tersebut dengan diantar Imaduddin Abdurrahim, M. Dawam Rahardjo dan Syafii Anwar menghadap Menristek Prof. B.J. Habibie dan meminta beliau untuk memimpin wadah cendekiawan muslim dalam lingkup nasional. Waktu itu B.J. Habibie menjawab, sebagai pribadi beliau bersedia tapi sebagai menteri harus meminta izin dari Presiden Soeharto. Beliau juga meminta agar pencalonannya dinyatakan secara resmi melalui surat dan diperkuat dengan dukungan secara tertulis dari kalangan cendekiawan muslim. Sebanyak 49 orang cendekiawan muslim menyetujui pencalonan B.J. Habibie untuk memimpin wadah cendekiawan muslim tersebut.

Pada tanggal 27 September 1990, dalam sebuah pertemuan di rumahnya, B.J. Habibie memberitahukan bahwa usulan sebagai pimpinan wadah cendekiawan muslim itu disetujui Presiden Soeharto. Beliau juga mengusulkan agar wadah cendekiawan muslim itu diberi nama ? Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, disingkat ICMI.

Tanggal 28 September 1990, sejumlah cendekiawan muslim bertemu lagi dalam rangka persiapan simposium yang akan diselenggarakan bulan Desember. Pada tanggal 25-26 November 1990, sekitar 22 orang cendekiawan yang akan membentuk wadah baru berkumpul di Tawangmangu, Solo dalam rangka merumuskan beberapa usulan untuk GBHN 1993 dan pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua 1993-2018 serta rancangan Program Kerja dan Struktur Organisasi ICMI.

Pelaksanaan simposium sempat terganggu oleh gugatan tentang rencana B.J. Habibie sebagai calon Ketua Umum ICMI karena beliau sebagai birokrat. Kepemimpinannya dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kebebasan para cendekiawan muslim. Tanggal 30 November - 1 Desember, panitia secara khusus mengadakan rapat untuk menjawab isu negatif soal pemilihan Habibie. Dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa komitmen, pertama, berdirinya ICMI merupakan ungkapan syukur umat Islam yang mempu melahirkan sarjana dan cendekiawan. Kedua, untuk memimpin ICMI diperlukan tokoh cendekiawan muslim yang reputasi nasional dan internasinal serta dapat diterima oleh umat Islam, masyarakat Indonesia maupun pemerintah. Ketiga, hanya Unibraw ? salah satu wahana keilmuan- yang cukup pantas melahirkan organisasi itu, apalagi pemerkasanya adalah mahasiswa univeritas tersebut.

Halangan juga sempat datang dari aparat keamanan setempat. Dalam rapat gabungan antara penyelenggara, pemda dan aparat keamanan di Surabaya, empat hari menjelang acara, aparat keamanan menyoal pembentukan organisasi tersebut. ICMI, kata mereka harus diwaspadai. Tapi Abdul Aziz Hosein yang menghadiri acara tersebut sebagai panitia penyelenggara mengatakan bagaimanapun ICMI akan terbentuk karena presiden sudah menyetujui dan AD/ART-nya sudah disusun.

Tanggal 7 Desember 1990 merupakan lembaran baru dalam sejarah umat Islam Indonesia di era Orde Baru, secara resmi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dibentuk di Malang. Saat itu juga secara aklamasi disetujui kepemimpinan tunggal dan terpilih Bahharuddin Jusup Habibie sebagai Ketua Umum ICMI yang pertama. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa dengan berdirinya ICMI tidak berarti kita hanya memperhatikan umat Islam, tetapi mempunyai komitmen memperbaiki nasib seluruh bangsa Indonesia, karena itu juga merupakan tugas utama.

2. Perkembangan Islam Dibawah Pimpinan Prof. Dr.K.H Abdurrahman Wahid

Di bawah pimpinan K.H Abdurrahman wahid, 23 oktober 1999, sabtu legi, 13 rajab 1420 H, hingga 22 juli 2001, ahad wage, 1 jumadil Awaal 1422, terjadi goncangan situasi Nasional diberbagai bidang, tak dapat dielakkan. Dampaknya masa pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid sangat pendek.

Perlu dicatat disini, sebenarnya, kesediaan K.H Abdurrahman Wahid merupakan desakan dari Prof. Dr. Amin Rais, Ketua MPR dari Partai Amanat Nasional yang menyatakan, perlu adanya pergantian presiden jangan hanya dari perserikatan Muhammadiyah saja. Sekarang waktunya presiden dari Nahdathul Ulama.

Pada saat menjelang pemilihan oleh MPR, calon Presiden Prof. Dr. Yusril Mahendra dari Partai Bulan Bintang mengundurkan diri. Dengan tujuan agar suara Islam hanya untuk K.H Abdurrahman Wahid. Latar belakang proses pengangkatan K.H Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4 itu menjadikan alumnus pesantren untuk pertama kalinya, terpilih oleh MPR sebagai Presiden RI.

Dalam memanfaatkan masa keprsidennya, K.H. Abdurrahman Wahid, banyak melakukan kunjungan di berbagai negara. Presiden Abdurrahman Wahid membangun hubungan diplomatik dan menumbuhkan kesan Indonesia tetap eksis pasca reformasi. Berita-berita dari Barat merupakan news imperialism-penjajahan berita, bernuansa menegatifkan indonesia. Digambarkan sebagai negara dan bangsa dengan mayoritas komunitas Islamnya sedang terpuruk. Untuk melawannya, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dengan rombongan muhibahnya memperlihatkan Indonesia tidak sebagaimana yang diberitakan oleh sumber berita barat yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, dibawah presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dalam upayanya menarik kembali wiraniagawan cina yang eksodus dari Indonesia, dengan cara menghidupkan kembali Kong Fu Tsu. Dengan cara ini, diharapkan proses pembaruan bangsa atau hubungan etnis cina-Non- Pribumi dengan etnis Indonesia- Pribumi lainnya, akan semakin akrab.

Namun, dalam masa kepemerintahannya Agama Islam seakan terseok-seok dengan banyaknya Fenomena kepemimpinan yang unik sehingga masyarakat muslim di Indonesia bertanya-tanya dan sangat meragukan akan kepemimpinannya. Hal-hal unik yang terjadi pada Era K.H Abdurrahman Wahid diantaranya:

1. Mengatakan al-Qur’an sebagai kitab paling porno di dunia

2. Memperjuangkan pluralisme

3. Mengakui semua agama benar

4. Menjalin kerjasama dengan Israel

5. Mendukung gerakan kristenisasi

6. Membela Ahmadiyah

7. Ingin mengganti ucapan assalamu alaikum dengan selamat siang.

8. Tidak bersimpati terhadap korban Muslim pada perang Ambon.

9. Di dalam RUU Sisdiknas, Gus Dur lebih membela aspirasi kaum kafirin untuk mentiadakan / mencabut pasal memasukkan pelajaran agama di sekolah-sekolah, dan justru menentang aspirasi kaum Muslim agar pasal pelajaran agama di sekolah-sekolah dimasukkan di dalam UU Sisdiknas. Di dalam hal ini, kaum Kristen menuntut supaya pasal pendidikan agama dicabut dari sistem Sisdiknas, karena dengan demikian supaya kaum Kristen semakin mudah mengkafirkan generasi Muslim di Indonesia.

10. Menginginkan Indonesia menjadi sekuler.

11. Di dalam RUU Pornografi, kembali Gus Dur lebih membela aspirasi kaum kafirin agar DPR tidak mensahkan RUU Anti Pornografi menjadi undang-undang, dan justru menentang aspirasi kaum Muslim supaya Indonesia / DPR mensahkan UU Anti Pornografi demi menjaga moral bangsa. Pada moment inilah Gus Dur menyatakan bahwa Alquran adalah kitab paling porno se-Dunia!

12. Gus Dur ikut bersama kaum kafirin merangsek untuk menuntut Pemerintah mencabut pasal penodaan agama. Padahal pasal itu amat sentral demi terjaminnya kerukunan umat beragama. Yang dibidik Gusdur adalah kaum Muslim, supaya kaum Muslim tidak berkutik ketika agama nya dihina.

13. Gusdur ikut bersama kaum kafirin merangsek untuk menuntut Pemerintah mencabut pasal pendirian rumah ibadah melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Padahal pasal itu amat sentral demi terjaminnya kerukunan umat beragama. Yang dibidik Gusdur adalah kaum Muslim, supaya kaum Muslim tidak berkutik ketika kaum kafirin membangun Gereja di mana-mana.

14. Dibaptis. Ini pertanda bahwa Gus Dur adalah munafik. Kalau memang ia benar-benar murtad dari Islam, maka hal itu tidak masalah sama sekali. Namun belakangan ia masih juga mengaku Muslim, dan pembaptisannya itu ia gunakan untuk menyerang Islam.

15. Pemberian Raja Brunei untuk rakyat Indonesia yang kala itu sedang kelaparan, dimakan sendiri oleh Gus Dur. Dia bilang bahwa pemberian Raja Brunei itu adalah untuk pribadinya saja.

16. Menyerukan supaya MUI (Majelis Ulama Indonesia) dibubarkan.

17. Merestui dan membela Inul dengan goyang ngebornya, padahal semua Ulama sudah mengutuknya.

18. Menghadiri dan mendukung kontes kecantikan ala WARIA.

19. Ziarah dan berdo’a di salah satu Gereja di Jakarta.

20. Ziarah dan berdo’a di Watu Pinabentengan di kakas MINAHASA atas saran seorang pendeta Kristen yang katanya bisa meramal masa depan.

3. Perkembangan Islam Pada masa Megawati soekarno Putri

Pembaharuan yang dilaksanakan secara drastis, menimbulkan kesulitan yang besar. Berakhirlah masa kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Akhirnya, sidang DPR-MPR memutuskan, mengangkat wakil Presiden Megawati menjadi Presiden, 23 Juli 2001 Rabu Kliwon, 19 Safar 1365 hingga 20 Oktober 2004, Rabu Kliwon, 6 Ramadhan1425. Terpilihnya Megawati menjadi Presiden ini merupakan catatan buram Peradaban Islam di Indonesia yang mana mayoritas umat Islam harus dipimpin oleh seorang pemimpin wanita, padahal jelas sekali dalam Al-Qur’an dan Hadits perempuan diharamkan untuk memimpin suatu negeri yang cakupannya sangat luas. “Tidak akan berbahagia / berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita (mengangkat wanita sebagai pemimpin) .” Hadits ini dikeluarkan oleh: Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya di dua tempat. Kitabul Maghazi bab Kitab An-Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ila Kisra wa Qaisar no. 4425 dan Kitabul Fitan no. 7099.

Pasangan Megawati - Hamzah Haz mengumumkan kabinetnya pada tanggal 9 Agustus 2001. Kabinetnya bernama "Kabinet Gotong Royong". Program Kerja Kabinet tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Mewujudkan otonomi yang tangguh.

2. Menyehatkan bank.

3. Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Megawati menghadapi tiga masalah utama di negeri ini, yaitu :

1. Adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

2. Merosotnya pengangguran dan menurunnya tingkat perekonomian.

3. Merosotnya kewibawaan hukum.

Pada masa Presiden Megawati beliau menerima tamu utusan Presiden Amerika Serikat, Menteri Negara Urusan Keamanan Dalam Negeri Amerika serikat Tom Ridge, 10 Maret 2004, menyampaikan pesan kepada Presiden Megawati Soekarnopoetri, agar Abu Bakar Ba’asyir ditangkap dan dipenjarakan dengan diadili ulang.

Pesantren Ngruki Surakarta sebenarnya kampusnya relative kecil, tidak sehebat kantor CIA, dan organisasi tata kerjanya pun tidak secanggih CIA Amerika Serikat, dan K.H. Abu Bakar Ba’asyir sudah berusia lanjut namun mengapa sangat diperhitungkan dan ditakuti keberadaannya oleh Amerika Serikat sebagai Negara superpower.

Padahal K.H. Abu bakar ba’asyir meninggalkan Indonesia ke Malaysia karena tidak menyetujui asas tunggal Pancasila. Dibaca oleh K.H. Abu Bakar ba’asyir, pembicaraan dan pelaksanakan Pancasila sebagai pelajaran PMP di sekolah, seminar, lokakarya, penataran, bertujuan mendiskreditkan Islam secara terselubung.

4. Perkembangan Islam Era Susilo Bambang Yudhoyono

Lingkungan keluarga Pondok Pesantren Termas Pacitan Karesidenan Madiun, melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil Presiden Jusuf Kalla terakhir dari lingkungan kehidupan Pesantren di Makassar sebagai daerah pengaruh Walilullah Syech Yusuf.

Dengan adanya pergantian sistem peilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, PDIP-NU gugur karena hanya memeperoleh 42.833.652 suara atau 39.09%. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Partai Demokrat dan Partai Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944 suara atau 60.91%.

Susilo bambang Yudhoyono –SBY diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2004, rabu Kliwon, 6 Ramadhan 1425, untuk periode kepresidenan beliau menjabat selama dua periode. Pada masa pemerintahannya beliau banyak memfokuskan pada tatanan perekonomian, social, dan pendidikan masyarakat Indonesia.

Program-program yang dicanangkan pada masa kepemerintahannya diantaranya adalah:

a. Bantuan Kesejahteraan Guru yang Ditingkatkan

b. Bantuan Operasional Sekolah

c. Upah Minimum Gaji Buruh yang mulai dinaikkan

d. Bantuan Kesehatan

e. Bantuan Langsung Tunai

5. Perkembangan Islam Era Jokowi

Tahun 2014 tepatnya tanggal 20 Oktober Indonesia memasuki tahun dimana masa pergantian kepemimpinan Negara Republik Indonesia yang sebelumnya dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 Periode. Dalam masa pergantian kepemimpinan banyak peristiwa terjadi yang cukup menghebohkan suasana politik di Indonesia antara pendukung mayoritas ormas Islam dengan pendukung partai Nasionalis yang berkoalisi dengan beberapa partai Islam. Setelah melewati fase-fase pemilihan demokratis terpilihlah Presiden RI Indonesia yang ke- 7 beliau adalah Ir. Joko widodo, hubungan kedekatan beliau dengan Megawati, partai Nasionalis serta Negara- Negara Adidaya membuat namanya menjulang tinggi dalam kursi kepemimpinan. Memang sudah bukan rahasia umum lagi bahwasanya kepemimpinan Negara yang mayoritas Islam akan di pengaruhi oleh Negara yang memang ingin menghancurkan kejayaan umat islam itu sendiri. Amerika dan Kaum Yahudi merupakan otak dibalik skenario semuanya itu dengan banyak konspirasi yang dilakukannya. Diawal Pemerintahannya beliau berani menaikkan harga BBM sehingga membuat masyarakat menjadi resah, banyak kabinet kepemerintahan yang dibentuk sangat menghambat kemajuan Islam di Indonesia karena didalamnya terdapat Orang Non Islam dan Liberal yang tidak Pro kebijakan Islam.

E. Bentuk Hasil Peradaban Islam Di Indonesia Setelah Kemerdekaan-Sekarang Departemen Agama

Pada masa kemerdekaan masalah-masalah agama secara resmi diurus satu lembaga yaitu Departemen Agama. Keberadaan Departemen Agama dalam struktur pemerintah Republik Indonesia melalui proses panjang. Sebagai bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia; Kementerian Agama didirikan pada 3 Januari 1946 tepatnya pada masa pemerintahan Soekarno. Dasar hukum pendirian ini adalah Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor I/SD tertanggal 3 Januari 1946.

1. Bidang Lembaga Pendidikan

Setelah Indonesia merdeka dan mempunyai Departemen Agama, maka secara instantional Departemen Agama diserahi kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dalam lembaga-lembaga tersebut. Lembaga pendidikan agama Islam ada yang berstatus negeri dan ada yang berstatus swasta.

Pendidikan Islam setahap demi setahap dimajukan. Istilah pesantren yang dulu hanya mengajar agama di surau dan menolak modernitas pada zaman kolonial, sudah mulai beradaptasi dengan tuntutan zaman. Sekolah agama, termasuk madrasah ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Pada tahun 1958 pemerintah terdorong untuk mendirikan Madrasah Negeri dengan ketentuan kurikulum 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan; Madrasah Ibtida`iyyah Negeri (MIN) setingkat SD dengan lama belajar 6 tahun, Madrasah Tsanawiyyah Negeri (MTsN) setingkat SMP lama belajar 3 tahun, dan Madrasah ‘Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA lama belajar 3 tahun.

Selain itu tuntutan untuk mendirikan perguruan tinggi juga meningkat. Sebelum kemerdekaan sebenarnya sudah berdiri perguruan tinggi pertama, yaitu Sekolah Tinggi Islam didirikan oleh Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) di Padang. Di Jakarta didirikan STI (Sekolah Tinggi Islam) pada Juli 1945 oleh beberapa pemimpin Islam, yaitu Hatta dan M. Natsir. Karena pergolakan kemerdekaan, STI dipindah ke Yogyakarta dan pada 22 Maret 1945 STI berubah menjadi UII (Universitas Islam Indonesia). Setelah kemerdekaan di Yogya juga dibuka UGM (Universitas Gadjah Mada). Pemerintah kemudian menawarkan untuk menegerikan UII dan UGM. UII menerima dengan syarat di bawah naungan Departemen Agama. Akhirnya hanya satu fakultas yang dinegerikan, yaitu Fakultas Agama. Kemudian Fakultas Agama UII berubah menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Di Jakarta dibuka ADIA ( Akademi Dinas Ilmu Agama), yang pada Mei 1960 digabungkan dengan PTAIN oleh Departemen Agama menjadilah IAIN yang berkedudukan di Yogya dan bercabang di Jakarta. Setelah beberapa tahun Departemen Agama memisahkan IAIN menjadi dua yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu IAIN Yogya dan IAIN Jakarta.

Sejalan dengan perkembangannya, IAIN bertambah pesat dan melahirkan cabang-cabangnya di pelbagai wilayah. Selain itu, perguruan tinggi swasta juga bermunculan di antaranya UNJ, UM, UNISBA, dan UNISMA. Pada tahun 2002, IAIN Syarif Hidayatullah berubah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah yang di dalamnya menyelenggarakan pendidikan selain fakultas-fakultas agama -seperti Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Adab, dan Ilmu Humaniora, Fakultas Ushuluddin dan Falsafah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi- juga membuka Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Sosal, Fakultas Sain dan Tekhnologi, dan program pascasarjana. Juga sedang dirancang pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

2. Bidang Ilmu Pengetahuan

Indonesia memiliki banyak para ilmuwan-ilmuwan, namun penghargaan terhadap para ilmuwan tersebut di Negara sendiri masih kurang diperhatikan, banyak para ilmuwan Indonesia malah berkarir di Negara luar dikarenakan mereka lebih di hargai dan di hormati, dengan latar belakang tersebut maka para ilmuwan di Indonesia melakukan suatu konferensi yang menghasilkan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ( ICMI).

3. Bidang Ekonomi

Dalam permasalahan ekonomi pemerintah membuat Bazis (badan amil zakat infaq shodaqoh) kemudian dibentuk juga koperasi-koperasi umat dan bank perkreditan rakyat, seperti NU mendirikan bank Nusuma dan Muhammadiyah mendirikan bank Matahari. Selanjutnya berdiri lah bank islam pertama tanpa bunga, yakni bank Muamalat.

Sejarah bank syariah di Indonesia, pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini pada awal berdirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta mendapat dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990, bank ini mengalami kesulitan sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-sekarang.

4. Bidang Politik dan Sosial

Organisasi islam setelah kemerdekaan semakin berkembang terlihat dengan bermunculannya organisasi kemasyarakatan baik yang ruang lingkupnya mikro maupun makro. Dengan bermunculannya Ormas-Ormas Islam tersebut, Negara Indonesia zhahirnya telah menampakkan kemayoritasan agama yang mayoritas agama yang dipeluk oleh warga Indonesia adalah agama Islam. Banyak Ormas Islam yang tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya:

a. Muhammadiyah

b. NU

c. Persis

d. PKS

e. MUI

f. PUI

g. Dll

Flash back terhadap banyaknya bermunculan organisasi politik maupun non politik berawal dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup sehingga membawa harapan munculnya pemerintahan pasca orde baru yang demokratis. Hal itu tercermin dari kebebasan mendirikan partai politik. Tercatat ada 48 partai baru yang mengikuti pemilu 1999. Termasuk di dalamnya partai Islam. Keadaan ini juga mempengaruhi ulama untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu sesuai dengan posisinya. Seperti kampanye pemilu 1999 ada beberapa Ulama NU yang membela partai PKB.

Selain Ulama-Ulama NU , ulama yang berasal dari Muhammadiyah dan generasi muda Masyumi yang turut andil dalam pembentukan partai. Mereka ada yang bergabung dengan PAN dan PBB. Pendukung PAN lebih banyak berasal dari Muhammadiyah,sedangkan PBB ingin membangkitkan kembali perjuangan Masyumi. Para mahasiswa dan halqah kampus turut mendirikan partai Islam , yaitu Partai Keadilan (belakangan PKS) yang menarik sebagian ulama yang merupakan alumnus Timur Tengah.

Belakangan, dua partai , PKB dan PAN menyatakan diri sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat nasionalis, tetapi basisnya adalah massa Islam. Kehadiran ulama dalam politik seharusnya berdampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama adalah simbol moral. Namun ketika Ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga sering antara seorang ulama dengan ulama lain saling berhadapan dan membela partainya masing masing. Kondisi ini akan menimbulkan perpecahan dan dampaknya membingungkan rakyat, sehingga akan memperlemah kekuatan umat Islam sendiri yang akhirnya sering di manfaatkan oleh golongan partai lain

5. Bangunan sejarah bercorak Islam

Setelah kemerdekaan sampai sekarang banyak peninggalan-peninggalan bercorak Islam yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini diantarnya:

a. Mesjid Istiqlal

Pada tahun 1953 beberapa ulama mencetuskan ide untuk mendirikan masjid megah yang akan menjadi kebanggaan warga Jakarta sebagai ibukota dan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Mereka adalah KH. Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama, yang melontarkan ide pembangunan masjid itu bersama-sama dengan H. Agus Salim, Anwar Tjokroaminoto dan Ir. Sofwan beserta sekitar 200-an orang tokoh Islam pimpinan KH. Taufiqorrahman. Ide itu kemudian diwujudkan dengan membentuk Yayasan Masjid Istiqlal.

Pada tanggal 7 Desember 1954 didirikan yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh H. Tjokroaminoto untuk mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. Gedung Deca Park di Lapangan Merdeka (kini Jalan Medan Merdeka Utara di Taman Museum Nasional), menjadi saksi bisu atas dibentuknya Yayasan Masjid Istiqlal. Nama Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang berarti Merdeka sebagai simbol dari rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SAW. Presiden pertama RI Soekarno menyambut baik ide tersebut dan mendukung berdirinya yayasan masjid Istiqlal dan kemudian membentuk Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal (PPMI).

Masjid Istiqlal adalah masjid negara Republik Indonesia yang terletak di pusat ibukota Jakarta. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara.^[2]Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir. Soekarno di mana pemancangan batu pertama, sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederich Silaban, seorang Kristen Protestan.

Masih banyak peninggalan sejarah bercorak Islam yang tidak bias pemakalah sebutkan satu persatu, mungkin satu contoh diatas yang hanya bisa pemakalah paparkan.

b. Dalam Hukum Islam

Salah satu lembaga islam yang sangat penting yang juga di tanda tangani oleh Departemen Agama adalah Hukum atau Syariat.Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah , cerai, dan rujuk . Hukum waris (Faraidh) ,wakaf, hibah,dan baitul mal.

Keberadaan Lembaga peradilan agama di masa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial belanda . pada masa pendudukan jepang, pengadilan agama tidak mengalami perubahan. Setelah Indonesia merdeka jumlah pengadilan agama bertambah. Tetapi adminitrasinya tidak segera dapat di perbaiki. Para hakim islam tampak ketat dan kaku, karena hanya berpegangan pada mazhab syafi’i. Sementara itu ,belum ada kitab undang-undang yang seragam yang dapat dijadikan pegangan para hakim dan pengadilan agama didominasi oleh golongan tradisionalis. Karena itulah, sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) dan Fakultas Syariah di Perguruan-Perguruan Tinggi Islam didirikan .

Pelaksanaan hukum islam di indonesia, meskipun demikian tetap saja masih sulit dilakukan , karena belum ada komplikasi apalagi kondifikasi hukum islam yang dapat di jadikan pegangan.peraturan –peraturan hukum islam yang dapat dijadikan hukum terapan pada Badan Peradilan Agama masih terpencar di dalam berbagai kitab fiqih klasik yang jumlahnya sangat banyak . oleh karena itulah, dalam Repalita IV bab Huku di tentukan bahwa badan Peradilan Agama harus disempurnakan dalam Pelita IV. Untuk itu, pada tanggal 21 maret 1984 diterbitkan surat keputusan bersama (SKB) antara ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang menetapkan terbentuknya sebuah panitia dan tugas menangani pelaksanaan komplikasi. Panitian Komplikasi ini telah menghasilkan tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum Perkawinan (Buku I), Hukum Kewarisan ( Buku II), dan Hukum Perwakafan ( Buku III). Ketiga buku tsb dilokakaryakan pada bulan februari 1988 dan mendapat dukungan yang luas.

Kemantapan posisi hukum islam dalam sistem hukum nasional semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama ditetapkan tahun 1989 . Undang-Undang Peradilan Agama ini merupakan kelengkapan dari UU No.14/1970 tentang Ketentuan –Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 14/1970 di sebutkan : “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama , (c) Peradilan Militer , (d) Peradilan Tata Usaha Negara . sebagai suatu undang-undang pokok, Undang-Undang No. 14/1970 memerlukan undang-Undang lain untuk mengatur empat lingkungan peradilan yang diundangkan dalam UU itu, antara lain UU tentang Peradilan Agama.